Download MAKRO EKONOMI ISLAM

PENGANTAR MAKRO
EKONOMI ISLAM
DR. MUHAMMAD, M.Ag
Makro Ekonomi
•
•
Materi Kuliah:
– Pengantar
– Perbedaan mikro dengan makro ekonomi
– Asal usul ilmu ekonomi makro
– Perhatian ilmu ekonomi makro
– Peran Pemerintah dalam bidang ekonomi
– Menghitung pendapatan nasional
– Perekonomian pasar uang
– Perekonomian pasar barang (2 sektor; 3 sektor; 4 sektor)
– Menghitung pendapatan nasional perekonomian pasar barang
– Masalah-masalah ekonomi makro
– Keseimbangan pasar uang dengan pasar barang
Buku-buku referensi:
– Case & Craigh, Prinsip-prinsip Makro Ekonomi
– Iskandar Putong, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro
– Adiwarman A Karim, Ekonomi Islam: Analisis Makro
– Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam
Pengertian, Permasalahan, Tujuan dan
Variabel Ekonomi Makro
• Pengertian
– Ilmu yang mempelajarai mekanisme bekerjanya perekonomian
secara keseluruhan (agregat).
– Yang dimaksud variabel keseluruhan adalah variabel tingkat
pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, investasi
nasional, tingkat tabungan, belanja pemerintah, tingkat harga
umum, jumlah uang beredar (inflasi), kesempatan kerja,
neraca pembayaran
• Permasalahan
–
–
–
–
–
Inflasi
Pengangguran
Neraca pembayaran yang timpang
Pertumbuhan penduduk yang tinggi
Peningkatan kapasitas produksi
PERBEDAAN MIKRO DGN
MAKRO EKONOMI
• Mikro mempelajari fungsi masing-masing industri dan
perilaku masing-masing unit pengambilan keputusan,
khususnya perusahaan bisnis dan rumah tangga
• Makro mempelajari atau memusatkan perhatian pada
faktor-faktor yang mempengaruhi produksi produk-2
tertentu dan perilaku masing2 industri, tetapi pada
penentu jumlah keluaran nasional total
• Mikro keputusan ekonomi individual
• Makro keputusan ekonomi agregatif
• Prinsip ekonomi mikro melandasi analisis ekonomi
makro
Perbedaan Mikro Ekonomi dgn
Makro Ekonomi
Konsumsi
Produksi
Harga
Ketenagakerjaan
Mikro
Konsumsi
Individu
Jumlah
produksi suatu
perusahaan
Harga setiap
barang/ jasa
Kebutuhan
tenaga kerja
satu
perusahaan
Makro
Konsumsi
Negara
Jumlah
produksi
nasional
Harga barang/
jasa secara
keseluruhan
Kebutuhan
tenaga kerja
secara
keseluruhan
AKAR ILMU EKONOMI
MAKRO
• DEPRESI BESAR
– Model Klasik
• Ahli ekonomi menerapkan model ekonomi mikro (model Klasik) pada
masala perekonomian yang luas, contoh:
– Analisis penawaran dan permintaan klasik mengasumsikan bahwa
penawaran tenaga kerja yang berlebih akan menyebabkan turunnya upah
ke tingkat keseimbangan baru; akibatnya, pengangguran tidak bertahan
lama.
– Revolusi Keynesian
• John Meynard Keynes (The General Theory of Employment, Interest
dan Money, 1936)
– Bukan harga dan upah yang menentukan tingkat peluang kerja, melainkan
tingkat permintaan agregat akan barang dan jasa. Campur tangan
pemerinta perlu disertakan dalam perekonomian untuk mempengaruhi
tingkat keluaran dan peluang kerja. Caranya: pemerintah merangsang
permintaan agregat untuk mengangkat ekonomi keluar dari resesi
AKAR ILMU EKONOMI
MAKRO
• EKONOMI MAKRO BARU
– Penyesuaian perekonomian secara tepat pada tahun 1960-an
• Ungkapan Walter Heller penasihat ekonomi Presiden Kennedy dan
johnson: penyesuaian perekonomian secara tepat sebagai peran
pemerintah dalam mengatur inflasi dan pengangguran
– Ketidaksesuaian dengan kenyataan sejak tahun 1970-an
• Sejak tahun 1970-an perekonomian AS mengalami serangkaian
fluktuasi besar dalam tingkat peluang kerja, keluaran, dan inflasi.
• Tahun 1974-75 dan 1980-82 AS mengalami resesi hebat, akibatnya
jutaan orang kehilangan pekerjaan dan mengakibatkan kerugian besar
karena kehilangan keluaran dan pendapatan
• Terjadi Stagflasi (Stagnasi + Inflasi)  bila tingkat harga keseluruhan
naik cepat (inflasi) selama periode resesi atau tingkat pengangguran
tinggi dan lama (stagnasi)
PERHATIAN ILMU EKONOMI
MAKRO
• Perhatian utama:
– Inflasi
– Pertumbuhan keluaran (output) atau konjungtur bisnis
– Pengangguran
• Kebijakan Pemerintah:
– Kebijakan fiskal  kebijakan menyangkut pajak dan keluaran
– Kebijakan moneter  alat yang digunakan oleh bank sentral
untuk mengendalikan pasokan (penawaran) uang
– Kebijakan pertumbuhan (sisi penawaran)  kebijakan
pemerintah yang berfokus pada penawaran agregat dan
kenaikan produksi dan bukannya merangsang permintaan
agregat
KOMPONEN EKONOMI
MAKRO
• Fokus komponen ekonomi makro:
–
–
–
–
Rumah tangga (sektor rumah tangga/ek. satu sektor)
Perusahaan (sektor swasta/ek. dua sektor)
Pemerintah (sektor publik/ek. tiga sektor)
Luar negeri (sektor internasional/ek. Empat sektor)
• Hubungan empat komponen tergambar dalam diagram
arus melingkar, yang menunjukkan pendapatan yang
diterima dan pembayaran yang dilakukan oleh masingmasing sektor perekonomian
Diagram Arus Melingkar
Pembelian barang &
jasa buatan dalam
negeri oleh orang
asing (eksport)
Pembelian barang &
jasa buatan luar
negeri (Import)
Luar Negeri
Pembelian barang &
jasa
Pajak
Pembelian
barang & jasa
Pemerintah
Perusahaan
Pajak
Gaji, bunga, dividen,
laba dan sewa
Pembayaran
gaji, bunga,
transfer
Rumah
Tangga
Tiga Pasar Dasar
Perusahaan
PASAR
BARANG
DAN JASA
Pemerintah
Rumah Tangga
PASAR
TENAGA
KERJA
Luar Negeri
PASAR
UANG/
MODAL
(FINANSIAL
MARKET)
METODOLOGI ILMU EKONOMI MAKRO
P
AS
P*
AD
0
Y*
Y
TREND DAN SIKLUS PEREKONOMIAN SUATU
NEGARA
GDP
Puncak
Pertumbuhan
A
Lembah
0
t
Teori Klasik dan Keynes mengenai Penentuan
Tingkat Kegiatan Ekonomi Negara
• Mazhab Klasik
– Pelopornya : Adam Smith (An Inquiry into The Nature and Causes of The
Wealth of Nations)
– Berpandangan fenomena ekonomi sebagai fenomena alam yang selalu
bersifat eksak dengan ketentuan hukum alam
– Asusmsinya : perfect competition = perilaku ekonomi sama dengan
keteraturan alam seiring dengan adanya pengatur yang tidak kentara
invinsible hand.
• Dasar Filsafatnya :
– Laisses faire = setiap individu bebas dalam melakukan kegiatan ekonomi
apapun
– Perekonomian tidak akan terjadi kekurangan permintaan, sehingga pada
akhirnya penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai (tidak ada
pengangguran)
– Hukum Say (Jean Batiste Say) = supply creats its own demand)
Teori Klasik dan Keynes mengenai Penentuan
Tingkat Kegiatan Ekonomi Negara
• Corak Kegiatan Ekonomi
– Corak perekonomian berbentuk : Perekonomian bersifat subsisten dan bersifat
modern
– Ekonomi Subsisten = di dalamnya terdapat dua pelaku ekonomi (produsen dan
rumah tangga)  Y = C (pendapatan upah untuk beli barang produksi)
Produk/Barang
Pembayaran
Konsumen/
RM Tangga
Produsen
Upah/gaji
Tenaga kerja/jasa tenaga kerja
Teori Klasik dan Keynes mengenai Penentuan
Tingkat Kegiatan Ekonomi Negara
• Corak Kegiatan Ekonomi Modern
– Ekonomi Modern = di dalamnya terdapat lebih dua pelaku ekonomi (produsen dan
rumah tangga, lembaga keuangan dan investor)  Y = C + S + I
Upah/Gaji
Tenaga Kerja
Konsumen/
RM Tangga
Produsen
Produk/Barang
Pengeluaran Konsumsi
Tabungan
Investasi
Pinjaman
Investor
Bank
Teori Klasik dan Keynes mengenai Penentuan
Tingkat Kegiatan Ekonomi Negara
• Penentu Tingkat Kegiatan Perekonomian
– Faktor harus dipenuhi agar kondisi full-employment, yaitu sebagai berikut :
• Jumlah barang modal yang dipergunakan dalam perekonomian
• Jumlah dan kualitas tenaga kerja yang bersedia
• Jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan
• Tingkat teknologi yang dipergunakan
– Notasi ekonominya :
• Y = f [M, TK, Q, T]
Teori Klasik dan Keynes mengenai Penentuan
Tingkat Kegiatan Ekonomi Negara
• Keynesian
– Tokoh John Maynard Keynes  pelopor teori dan kebijakan ekonomi
modern.
– Buku terkenalnya = The General Theory of Employment, Interest and
Money
– Campur tangan pemerintah bukan hanya sekedar Night Guard, melainkan
juga ikut langsung menentukan dan mengarahkan perekonomian ke arah
yang lebih baik melalui kebijakan ekonomi
• Dasar Filsafat :
– Dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan
untuk mengelola perekonomian, karena pada kondisi tertentu sebagaimana
pandangan kaum sosialis menyatakan bahwa pihak swasta selalu
mementingkan dirinya sendiri yaitu untuk mendapatkan keuntungan
– Keynes tidak percaya dengan kekuatan dari laissez faire yang dapat
mengoreksi diri sendiri untuk mencapai kondisi full employment.
Teori Klasik dan Keynes mengenai Penentuan
Tingkat Kegiatan Ekonomi Negara
• Pandangan Keynes : kegiatan perekonomian
– Fleksibilitas tingkat bunga terhadap tabungan dan investasi
• Keynes tidak sependapat dengan kaum klasik  besar kecilnya tingkat
tabungan juga ditentukan oleh besar kecilnya tingkat pendapatan dan
kecenderungan mengkonsumsi.
– Tingkat upah dan pengangguran
• Tingkat upah sehubungan dengan penawaran tenaga kerja yang melebihi
permintaannya yang berdasarkan analisis klasik jumlah yang dibutuhkan
• Manakala tingkat upah turun, maka tingkat pendapatan pun akan turun, dan
selanjutnya daya beli akan turun dan tentu saja pengeluaran masyarakat akan
semakin berkurang  kelebihan kapasitas produksi.
– Faktor Penentu Kegiatan Ekonomi Negara
• Kegiatan perekonomian suatu negara adalah tingkat permintaan efektif, yaitu
permintaan yang disertai oleh kemampuan untuk membayar barang dan jasa
yang diminta  permintaan agregatif (C, I, G, X – M).
– Notasi ekonomi Keynsian =
• Y = AE = C + I + G + (X – M)  AE = Agregat Expenditure
THE ROLE, FUNCTION AND
PARTICIPATION OF GOVERNMENT
IN ECONOMIC(1)
• Role and Function of Government in Economy
– Poverty, Employment and Growth
– Establishment of Equitable Distribution of Income and
Wealth
• Islam Urges Equality of Opportunity
• Islamic Mechanisms to Reduce Inequality in Income and Wealth
– Establishment of Socio-economic Justice
• Justice in Production
• Justice in Consumption
• Justice in Distribution
– Sustaining a Conducive Environment for Economic
Activities
THE ROLE, FUNCTION AND
PARTICIPATION OF GOVERNMENT
IN ECONOMIC (2)
• Participation of Government in Economy
– Conventional Perspective
• Classic : Not any government interference in an economy. The market should
be allowed to operate on its own, of course, the invisible hand of the nature
will take care of it. The economy will always be at equilibrium without any
government intervention, they determined by the demand and supply in
market.
• Keynes : Many particular cases for vital government participation in an
economy. Government policy is needed to guide, correct and supplement its
operation in certain aspects.
– Islamic Perspective
• Government to save the economic and other aspects of muslim life from all
evils.
• Government is entitled to interfere in the private right of ownership to
preserve social interest
• The economic rationale of government participation in an economy can also
be established through the concept of Fard Kifayah.
• Islamic government is responsible to guarantee the basic needs of all.
THE GOVERNMENT APPROACH TO
ECONOMIC MANAGEMENT (1)
• Some Approachable Aspects
for an Islamic Government
• Spiritual and Material
Functions of an Islamic
Governtmen
THE GOVERNMENT APPROACH TO
ECONOMIC MANAGEMENT (2)
• Some Approachable Aspects for an
Islamic Government
What now
– Islamic Government has the responsibility to provide
all necessities of life that would enhance the standars
of living as a whole: QS 16: 97; 22: 77; 2: 286; 1 :
185.
– Islamic government should create a brotherly
environment within and outside the country
conducive to economic activities
– Islamic government to free the entire economy and
its affairs of moral corruption.
– Islamic government should attempt to a goal of
human welfare
THE GOVERNMENT APPROACH TO
ECONOMIC MANAGEMENT (3)
• Spiritual and Material Functions of an
Islamic Governtmen,
– Spiritual Upliftment:
• Create to inculcating Islamic spiritual values
• Education system with Islamic principles
• Enforce the prescribed penalties for any
violation of Islamic rules and values
– Material Development
• Has enunciated six basic need --> maximise the
material welfare
–
–
–
–
–
Education and training
Employment
Adequate food and clothing
Comfortable housing
Appropriate healthy environment
ECONOMIC FUNCTIONS ON
AN ISLAMIC GOVERNMENT (1)
• These functions are essential in
order for an economy to operate
smoothly and successfully
– Poverty, Employment and Growth
– Establishment of Equitable
Distribution of Income and Wealth
– Establishment of Socio-economic
Justice
– Sustaining a Conducive Environment
for Economic Activities
ECONOMIC FUNCTIONS ON
AN ISLAMIC GOVERNMENT (2)
• Poverty, Employment and Growth
– The full and efficient employment of all
human and natural resources;
– The eradication of poverty and fulfillment
of basic human needs, and
– The optimum rate of economic growth.
• The role of government is of primary
importance building social infrastructure as well as the formation of
economic planning which have
tremendous impact on the eradication
of poverty.
ECONOMIC FUNCTIONS ON
AN ISLAMIC GOVERNMENT (4)
• Equitable Distribution of Income and Wealth
– Islam urges Equality of Opportunity
• Islam advocate equality of opportunity among the
people of the society as a whole
• Everyone would freely be able to earn wealth in
accordance with their physical and mental abilities and
efficiencies without having faced any legal or social
restriction
– Islamic Mechanism to Reduce Inequality in
Income and Wealth
• Islam strongly encourages the rice to spend for people in
the lower income group over and above compulsory
payments so that wealth would trickle-down among the
various classes of society.
ECONOMIC FUNCTIONS ON
AN ISLAMIC GOVERNMENT (6)
• Establishment of Socio-economic Justice
– Justice in Production
• Government should make sure of two things :
– No exploitation is present in the production process
– No illicit method is pursued to acquire wealth
– Justice in Consumption
• Fulfillment of the basic needs of everyone in society
• Supervision of observance of norms and values of consumption
– Justice in Distribution
• Justice and benevolence are two main principles of distribution
in Islam.
• Supervision in the process distribution of income and wealth :
– No concentration of wealth in hands of only a few members of
society
– Every factor of production gets its just share from the production
process.
ECONOMIC FUNCTIONS ON
AN ISLAMIC GOVERNMENT (7)
• Sustaining a Conducive Environment for
Economic Activities :
– A peaceful social environment is one of the
determinants of growth
– The Islamic government is to ensure the full
observance of those divine principles to
provide security to life and property in the
economy
– Government role in an economy to maintain
law and order in society.
GOVERNMENT POLICY IN
AN ISLAMIC ECONOMY (1)
• Islamic Economic --> human welfare
• Human welfare --> fiscal policy
• Fiscal policy --> ideological orientation
Policy
– Taxation in an Islamic Economy
– Justifying Necessities for Taxation in an
Islamic Economy
– Determination of tax Payers, Procedures of
Tax Assessment and Collection in an Islamic
Economy
– Other Means of Acquiring Resources for an
Islamic Government
– Public Expenditure in an Islamic State
ECONOMIC FUNCTIONS ON
AN ISLAMIC GOVERNMENT (5)
• Establishment of Socio-economic
Justice
– Government has a great responsibility
rendering justice to its society, it function
of economics affair implies :
• Levy an affordable rate of taxes
• Justly allocate its resources among the sectors
of the economy
• Provide equal opportunity to all productive
sector
• Regulate the wages and prices in the economy
• Prohibit those practices which entail injustice
• Ensure a good balance between the material and
spiritual development of the people
MENGUKUR OUTPUT &
PENDAPATAN NASIONAL
• Ekonomi makro mengandalkan data
• Data diperoleh dari sumber data, yaitu: laporan
pendapatan nasional dan neraca produk
• Fungsi Laporan Pendapatan Nasional dan Neraca
Produk:
– Untuk menyampaikan data tentang kinerja ekonomi
– Untuk pembandingan produk dari satu waktu ke waktu
lain
Macam Pendapatan Nasional
• Gross National Product/GNP
– Nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara
dalam suatu periode tertentu (satu tahun) yang diukur
dengan satuan uang
– GNP dihitung dengan menjumlahkan semua nilai barang dan
jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara tersebut
ditambah dengan penduduk negara tersebut yang ada di luar
negeri
• Gross Domestic Product/GDP
– Nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara
dalam suatu periode tertentu yang menjumlahkan semua
hasil dari warga negara yang bersangkutan ditambah warga
negara asing yang bekerja di negara yang bersangkutan
Metode Menghitung Pendapatan
Nasional
• Metode Produksi
– Didasarkan pada penjumlahan nilai produksi yang dihasilkan
oleh sektor produksi {Y= PqnxQin} atau dengan
menghitung nilai tambah Y= NTB = NTM1+ NTM2+…+
NTM9
– Menurut BPS sektor tersebut meliputi:
• Pertanian; Pertambahan & Penggalian; Industri
pengolahan; Listrik, gas dan air bersih; Bangunan;
Perdagangan, restoran, dan hotel; Pengangkutan dan
komunikasi; Keuangan, persewaan bangunan dan jasa
perusahaan; Jasa-jasa
– Contoh: Biji gandum/kg dijual Rp. 1500; Gandum 
terigu= 2000; Terigu  roti = 3000; Roti  roti bakar =
3500
Metode Menghitung Pendapatan
Nasional
• Metode Pendapatan
– Metode ini menjumlahkan semua pendapatan dari
faktor produksi dalam perekonomian:
•
•
•
•
Tenaga kerja (W)
Modal (i)
Tanah (R)
Skill/entrepreneurship (P)
– Rumus = Y = YW + Yi + YR + YP
– Hasil perhitungan ini sering disebut dengan
pendapatan nasional (National Income=NI)
Metode Menghitung Pendapatan
Nasional
• Metode Pengeluaran/Penggunaan
– Metode ini menghitung pendapatan nasional dengan cara
menjumlahkan semua pengeluaran, baik yang dilakukan:
•
•
•
•
Rumah tangga konsumen (C)
Rumah tangga swasta/produsen (I)
Rumah tangga pemerintah (G)
Export netto (X – M)
– Secara matematik dirumuskan
• Y = AE = C + I + G + (X – M)  AE = Agregate Expenditure
– Hasil perhitungan dengan metode ini sering disebut dengan
Produksi Nasional Brutto (GNP)
Produk Domestik Bruto
• Produk domestik Bruto = Gross Domestic Product merupakan
konsep kunci dalam laporan pendapatan dan neraca produk
nasional
• GDP = nilai pasar keluaran total sebuah negara, yaitu nilai pasar
semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama
periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang
berlokasi di dalam suatu negara
• Barang jadi dan jasa akhir = barang dan jasa yang diproduksi
untuk penggunaan akhir
• Barang intermediate = barang yang diproduksi oleh perusahaan
untuk diolah lebih lanjut oleh perusahaan lain.
• Nilai tambah = perbedaan antara nilai barang ketika
meninggalkan tahap produksi dan biaya barang ketika
memasuki tahap produksi
Hubungan PNB, PN, Pendapatan Pribadi
dan Pendapatan Disposible
• Pendapatan nasional sebenarnya dihitung dari:
– GNP – (Penyusutan + Pajak Tidak Langsung + Transfer
Payment Perusahaa + Kesalahan Statistik) + Subsidi kepada
Perusahaan Pemerintah
• Pendapatan pribadi = semua jenis pendapatan
(termasuk pdptan yang diperoleh tanpa memberikan
sesuatu kegiatan apa pun yang diterima oleh penduduk
suatu negara)
• Pendapatan disposible = pendapatan yang menjadi hak
penduduk yang dapat dibelanjakan tanpa tanggungan
yang menjadi kewajibannya
Hubungan PNB, PN, Pendapatan Pribadi
dan Pendapatan Disposible
• Dalam perhitungan pendapatan nasional,
digunakan dua macam harga, yaitu:
– Harga Konstan (Hk)
– Harga Yang Berlaku (Hb)
• Indeks harga = perbandingan antara pendapatan
nasional nominal dengan pendapatan nasional
riil
Produk Domestik Bruto Negara X
Tahun
Produk
Jumlah
Harga
NTBhb
NTBhk 1990
1990
1991
1992
X
X
X
10
20
25
10
15
17
100
300
425
100=(10X10)
200=(10X20)
250=(10X25)
1990
1991
1992
Y
Y
Y
15
30
50
5
6
6,5
75
180
325
75=(5X15)
150=(5X30)
250=(5X50)
1990
1991
1992
Z
Z
Z
30
60
70
2
2,5
3
60
150
210
60=(2X30)
120=(2X60)
140=(2x70)
PDBhb = tahun 1990 = 100+75+60 = 235
tahun 1991 = 300+180+150 = 630
tahun 1992 = 425+325+210 = 960
PDBhk90 tahun 1990 = 100+75+60 = 235
tahun 1991 = 200+150+120 = 470
tahun 1992 = 250+250+140 =640