Download CNC isu Utama

Isu Utama : penataan infrastruktur TIK pada KPPN paska gempa nasional di Mamuju dan
perpindahan infrastruktur TIK dari gedung lama ke gedung sewa baru mengakibatkan identifikasi
monitoring infrastruktur TIK pada KPPN menjadi tantangan yang lebih berat khusunya pelaksanaan
operasional KPPN berdasarkan tugas layanan dan insidental kebutuhan.
Rencana Aksi :
Menyiapkan pendataan infrastuktur yang lebih sesuai dengan implementasi tahapan operasional
layanan pada KPPN
Penyusunan Checklist penataan infrastruktur TIK lingkup Kanwil DJPBN Sulawesi Barat.
Isu Utama : Pergerakan perubahan data pengguna baik operator, validator dan approver dari pihak
eksternal yang cukup banyak dan beragam sehingga diperlukan Analisa dan eksekusi setup data
pengguna yang lebih intens pada pemenuhan semua tahapan implementasi aplikasi SAKTI termasuk
kesiapan keilmuan pengelola keuangan terhadap aplikasi SAKTI.
Rencana Aksi :
1. Melakukan analisa strategik atas permintaan pemutakhiran data pengguna dan penguatan
pemahaman satker terhadap implementasi aplikasi SAKTI.
2. Melakukan penguatan peran dan fungsi KPPN sebagai penyedia knowledge pertama dalam
pemutakhiran proses bisnis aplikasi SAKTI atas hasil analisa kebutuhan keuangan pihak Eksternal
yang dilayani.
Isu Utama: referensi proses bisnis, petunjuk teknis, landasan perundang-undangan, himpunan
peraturan belum sanggup memenuhi kebutuhan keahlian dan keterampilan stakeholders baik
satuan kerja institusi vertikal maupun institusi pusat atas Analisa sistem pengelolaan keuangan
negara yang seharusnya menghasilkan kualifikasi keahlian dan kemampuan stakeholders
berdasarkan data referensi kegiatan pelatihan yang valid.
Rencana Aksi:
Memperkaya pemahaman stakeholder akan proses bisnis, petunjuk teknis, landasan perundangundangan, himpunan peraturan secara online dan offline
Menguatkan implementasi tahapan strategi edukasi dan komunikasi bagi stakeholders.
Isu Utama: Pelaksanaan kedisiplinan Kanwil DJPBN dan KPPN untuk senantiasa memastikan validitas
pengguna SPAN dan evaluasi penuh validitas pengguna SPAN untuk kepatuhan penggunaan akses
yang seharusnya oleh organisasi dalam pengelolan keuangan negara.
Rencana Aksi:
1. Aktif ikut serta dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan validitas pengguna SPAN tugas Kanwil DJPBN
dan KPPN.
2. Memastikan adanya Tingkat Pemahaman seragam dalam rangka menjamin pelaksanaan validitas
pengguna SPAN secara internal.
Isu Utama: pelaksanaan kedisiplinan penggunaan layanan TIK dan evaluasi komprehensif terkait
kepatuhan penggunaan akses TIK terstandar.
Rencana Aksi:
1. Aktif ikut serta dalam kegiatan pelayanan TIK internal dan evaluasi komprehensif pelaksanaan
tugas penyelesaian layanan TIK.
2. Memastikan adanya peningkatan kepuasan penyelesaian layanan TIK dan pengaksesan yang
akuntabel pada semua akses TIK.
Isu Utama: Penguasaan hard competency menjadi hal yang perlu dicapai untuk menjaga standar
level penguasaan dan pelayanan oleh pegawai sebagai bagian dari organisasi.
Rencana Aksi:
1. Aktif ikut serta kegiatan pelatihan dan training jika ada kesempatan yang diberikan.
2. Mengawal pelaksanaan tes hard competency sesuai jadwal yang ditentukan.
Isu Utama: Penguasaan Literasi Perbendaharaan menjadi hal yang perlu dicapai untuk menjaga
standar level edukasi dan komunikasi oleh pegawai sebagai bagian dari organisasi.
Rencana Aksi:
1. Terus aktif ikut serta kegiatan pelatihan dan training jika ada kesempatan yang diberikan.
2. Menyelesaikan dan menghasilkan tulisan dan kajian literasi perbendaharaan sesuai jadwal yang
ditentukan.
Isu Utama : Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi
guna mengukur tingkat penerapan keamanan informasi di lingkungan Kanwil DJPb dan KPPN.
Implikasi : Keamanan informasi yang diterapkan dengan baik dapat melindungi data-data penting
agar tidak bocor ke pihak luar. Penjelasan Capaian : IKU ini dicapai dengan meninjau hak akses
pengguna secara berkala. Berdasarkan ND No-858/PB.5/2021 tgl 5 Juli 2021 hal Penyampaian
capaian IKU persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan
Informasi (SMKI) semester I tahun 2021, nilai capaian IKU Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat adalah
sebesar 55,5%
Rencana Aksi
1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin validitas pengguna beserta aksesibilitas pada seluruh
aplikasi vertikal yang berjalan di lingkup Kanwil DJPBN Sulawesi Barat.
2. Penyusunan Summary Checklist Sistem Manajemen Keamanan Informasi lingkup Kanwil DJPBN
Sulawesi Barat.
Penyelarasan Perkembangan Kinerja pada Dialog Kinerja Individu beserta Rencana Aksi 2021
Penguatan knowledge pegawai dengan Fokus pada pemahaman akan infrastruktur TIK,
implementasi sistem, disertai identifikasi permasalahan dan analisis penyelesaian layanan TIK,
Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan 14 pengendalian SMKI beserta Rencana Aksi pendataan
infrastuktur yang lebih sesuai dengan implementasi tahapan operasional layanan pada KPPN,
monitoring dan evaluasi rutin validitas pengguna beserta aksesibilitas pada seluruh aplikasi vertikal
yang berjalan dan penyusunan Summary Checklist Sistem Manajemen Keamanan Informasi lingkup
Kanwil DJPBN Sulawesi Barat.
Memperkaya pemahaman akan proses bisnis, petunjuk teknis, landasan perundang-undangan dan
keilmuan terkait teknoogi informasi dan terus aktif ikut serta dalam kegiatan pelayanan TIK internal
dan evaluasi komprehensif pelaksanaan tugas penyelesaian layanan TIK serta memastikan adanya
peningkatan pemahaman secara konsisten dalam rangka menjamin pelaksanaan layanan teknologi
informasi secara komprehensif lingkup Kanwil DJPBN Sulbar.
Peningkatan pemahaman secara konsisten dalam rangka menjamin pelaksanaan layanan teknologi
informasi secara komprehensif, pemahaman akan proses bisnis, petunjuk teknis, landasan
perundang-undangan dan keilmuan terkait teknologi informasi dan terus aktif ikut serta dalam
kegiatan pelayanan TIK internal dan evaluasi komprehensif pelaksanaan tugas penyelesaian layanan
TIK lingkup Kanwil DJPBN Sulbar.
FRAMEWORK FOR THE GOVERNANCE AND MANAGEMENT OF IT
Strengthening employee knowledge with a focus on understanding ICT infrastructure, system
implementation, accompanied by problem identification and analysis of ICT service solutions,
Information Security Management System and 14 ISMS control along with an Action Plan for
infrastructure data collection that is more in line with the implementation of service operational
stages, monitoring and evaluating routine validity users along with accessibility to all running vertical
applications and preparation of Information Security Management System Checklist Summary
Enriching understanding of business processes, technical guidelines, legal and scientific foundations
related to information technology and continuing to actively participate in internal ICT service
activities and comprehensive evaluation of the implementation of ICT service completion tasks and
ensure a consistent increase in understanding in order to ensure the implementation of information
technology services comprehensively
Fokus on ISMS sector specific security controls (e.g. Information Security Policy, Information Security
Organization, Human Resources, Information Asset Management) and sector-specific use of ISMS
requirements standard, Identity management and secure technologies (including application and
device, identity management of security framework, entity authentication, and commitment action
plan to Accountability for Security Evaluation, Testing and Specification security assessment of
operational systems, vulnerability disclosure, vulnerability handling processes, physical security
attacks, mitigation techniques and security requirements
increasing evaluation criteria for IT security, framework for IT security assurance, methodology for IT
security evaluation, vulnerability handling processes, physical security attacks, mitigation techniques
and security requirements
Koordinasi dan komunikasi penciptaan data lanjutan untuk penyusunan kerangka monitoring
infrastruktur TIK pada KPPN
Peningkatan kemampuan analisa untuk Fokus pada penyusunan kerangka monitoring infrastruktur TIK
lingkup Kanwil DJPBN dan KPPN, identifikasi permasalahan dan analisa komparasi monitoring
infrastruktur TIK pada KPPN, penyiapan rencana Aksi FGD pengambilan data lanjutan laporan
monitoring riil infrastruktur TIK pada KPPN dengan melibatkan Supervisor dan Seksi MSKI KPPN
Mamuju dan PDMS KPPN Majene dan membuat komitmen penguatan untuk peningkatan perbaikan
kualitas penyusunan laporan monitoring infrastruktur TIK lingkup Kanwil DJPBN dan KPPN
Pembimbingan intensif untuk peningkatan pemahaman infratruktur TIK untuk kualitas monitoring
standarisasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Kantor Wilayah dan KPPN yang
komprehensif