Survey
* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project
Download DINAMIKAPOLITIKDANHUBUNGANINTERNASIONALINDONESIADIMASAORDEBARU
Document related concepts
no text concepts found
Transcript
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/350005778 DINAMIKA POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA DI MASA ORDE BARU Conference Paper · March 2021 CITATIONS READS 0 3,470 12 authors, including: Rilva Deni Yogatama Regina Permatadewi Tantiany Gunawan UNTIRTA UNTIRTA 3 PUBLICATIONS 0 CITATIONS 29 PUBLICATIONS 0 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Deskripsi Perkuliahan ICT & Media Pembelajaran di Prodi Pendidikan Sejarah Untirta, Banten View project Projek Kelompok 7A View project All content following this page was uploaded by Regina Permatadewi Tantiany Gunawan on 12 March 2021. The user has requested enhancement of the downloaded file. DINAMIKA POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA DI MASA ORDE BARU Rilva Deni Yogatama Denisa Ramadhani Regina Permatadewi Tantiany Gunawan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Ciwaru No.25 Serang Banten Email: [email protected] Abstrak:. Di era orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mulai berbenah diri dari keterpurukannya di masa orde lama di bawah kepemimpinan Soekarno dengan tiingkat inflasinya yang luar biasa. Indonesia yang dikenal sebagai negara yang dekat dengan blok timur ini mulai memperkenalkan dirinya dihadapan bangsa barat sebagai kawan relasi baik ekonomi maupun militer. Dengan gaya politik barunya yang kapitalis, Indonesia mulai berjalan untuk menyapa negara lainnya setelah kembali masuk ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, diiringi gaya kepemimpinan Soeharto yang lebih otoriter dapat memuluskan jalnnya Indonesia untuk kembali ke perkumpulan negara-negara internasional sebagai negara yang damai. Segala cara dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menapaki tangga cita-cita nasional mulai dari Repelita, demokrasi Pancasila, penyederhanaan partai politik, dwifungsi ABRI, P4 dan berbagai hubungan internasional baik yang berbentuk kerja sama hingga konflik demi memberikan kesan yang baik bagi mata dunia. Kata Kunci: orde baru, soeharto, politik, internasional sistem PENDAHULUAN pemerintahan. Ada beberapa Politik luar negeri adalah arah macam sistem pemerintahan di dunia ini kebijakan suatu negara untuk mengatur seperto presidensial dan parlementer. hubungan dengan negara lain dengan Setiap sistem pemerintahan memiliki tujuan kepentingan kelebihan, kekurangan dan perbedaan negara tersebut internasional. nasional dalam Kebijakan dalam lingkup Sistem pemerintahan negeri yang baik diperlukan oleh suatu negara merupakan strategi atau rencana yang dalam melaksanakan tugasnya sebagai dibuat oleh para pembuat keputusan pelaksana negara dalam menghadapi negara lain ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. atau unit politik internasional lainnya Sistem yang mencapai Indonesia telah mengalami beberapa kepentingan nasional masyarakat yang perubahan dari presidensial sejak tahun diperintahnya. Setiap negara mempunyai 1945 sampai ke era reformasi saat ini. sistem dalam menjalankan kehidupan Tentu perubahan serta pergantian yang pemerintahannya. Sistem tersebut adalah terjadi pada sistem pemerintahan di bertujuan untuk luar masing-masing. pelayanan pemerintahan publik yang ada baik di Indonesia dilatarbelakangi salah satunya menjunjung tinggi azas dan undang- oleh kekuasaan, undang dasar 1945. Maka dari itu, memiliki penulis bermaksud ingin menganalisis adanya karena pergantian setiap pemimpin pendapat, pandangan serta ide masing- mengenai masing Hubungan Internasional pada Masa Orde yang menimbulkan inovasi terbaru dalam setiap periodenya. “Dinamika Politik dan Baru”. Dalam menjalin hubungan dengan negara lain, Indonesia menetapkan politik luar SISTEM PEMERINTAHAN DI negeri yang bebas dan aktif baik itu pada INDONESIA PADA MASA ORDE masa Orde Lama yang dipimpin oleh BARU Presiden Soekarno maupun Orde Baru Pada masa Orde Baru merupakan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Politik luar negeri mulai dicanangkan Soeharto di Indonesia. Orde Baru yang sejak awal kemerdekaan (Wuryandari, menggantikan Orde Lama yang merujuk 2008). Politik luar negeri Indonesia kepada masa era pemerintahan Soekarno. didasari oleh beberapa faktor antara lain Pada masa Orde Baru ini berlangsung faktor dalam negeri, faktor luar negeri pada tahun 1968 hingga 1998. Dalam dan landasan-landasan dalam negeri. jangka Pemerintahan Orde Baru merupakan Indonesia berkembang pesat meski hal tatanan seluruh perikehidupan rakyat, ini diikuti dengan praktek korupsi yang bangsa dan Negara Republik Indonesia merajalela di negara ini. Selain itu, yang kemurnian terjadi kesenjangan sosial antara rakyat pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. kaya dengan miskin juga semakin meluas. Orde Baru ialah suatu reaksi dan koreksi Melalui Surat Perintah Sebelas Maret prinsipil praktik-praktik (Supersemar), kemudian Soeharto mulai penyelewengan yang telah terjadi di masa berkuasa dan memperkenalkan adanya lampau, yang biasanya disebut zaman sistem politik baru yang disebut dengan Orde Lama. Pergantian Orde Baru yang Demokrasi terpenting yang pemerintahannya yang sering disebut mempunyai sikap dan tekad mental dan dengan orde baru ini, secara formil itikad untuk berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, mengabdi dan Tap MPRS. Orde baru berencana diletakkan kepada terhadap adalah baik mengabdi kepada dilandasi suatu yang kepada orde mendalam rakyat, waktu tersebut, Pancasila. ekonomi Sistem kepentingan nasional yang akan merubah kehidupan sosial dan falsafah Pancasila dan politik dalam kehidupan masyarakatnya dengan berlandaskan ideal Pancasila dan dalam UUD 1945. Rancangan Pembangunan diperjelas bahwa pada masa-masa ini Lima Tahun (Pelita) merupakan salah adalah satu ingin berhadap-hadapan dan pemerintah di diwujudkan. Tahapan yang dijalani orde dalamnya sangat mendominasi. Selama baru adalah merumuskan dan menjadikan rezim orde baru berkuasa, demokrasi Pancasila pancasila program besarnya sebagai yang ideologi Negara, sebuah pemerintahan. dimana Negara yang dan semula Dapat rakyat dicanangkan sehingga pancasila menjadikan budaya di untuk pengertian normatif dan empirik masyarakat. Pancasila tidak pernah sejalan. Ia hanya menjadi seharusnya bersumber pada cara pandang slogan kosong. Sistem demokrasi pada integralistik yang lebih mengutamakan masa orde baru ini tidak lebih baik dari gagasan serta tujuan tentang sebuah dua model demokrasi sebelumnya karena Negara yang bersifat persatuan. Sehingga penerapannya yang jauh dari kenyataan pancasila diperuntukkan menjadi satu- berlawanan dengan tujuan demokrasi satunya asas bagi suatu organisasi yang sendiri. Pada masa Orde Baru ini justru berfungsi sebagai kekuatan politik dan menghambat organisasi keagamaan-kemasyarakatan kebebasan rakyat dalam hal berbicara lainnya. Dan kesetiaan kepada ideologi- atau berpendapat maupun mengkriktik. ideologi disamakan Orde baru ini tidak sejalan dengan esensi dengan tindakan subversi yaitu sebuah dan substansi dalam sebuah demokrasi. tindakan yang dapat meruntuhkan sebuah Kekuasaan menjadi sentralistis pada struktur kekuasaan termasuk negara. kepemimpinan Pada masa orde baru ini, kekuatan politik baginya bergeser pada bidang militer, teknokrasi mengkristalisasikan dan birokrasi. Gagasan serta ide harus Soeharto kemudian membuat inovasi membutuhkan langkah yang praktis agar terbaru dapat Terpimpin Ideologi selain pancasila menyeimbangkan dan dan membelenggu Soeharto. hanyalah kembali Demokrasi alat untuk kekuasaannya. yaitu ‘Demokrasi Kostitusional’ yang keseimbangan. Dan hal ini tidak terjadi merupakan sebuah model baru dengan pada era demokrasi pancasila. Ia hanya melandaskan ideologi pancasila sebagai menjadi sebatas konsep besar yang tidak dasar dan falsafah demokrasi. Selama diterapkan dengan utuh. Buktinya masih tiga dasawarsa, pemerintahannya menjadi terdapat banyak penyelewengan yang rezim yang sangat kuat pada masa itu. ironisnya dalam Pemilihan Umum tidak lagi menjadi sebuah demokrasi yang sebenarnya di sentral demokratisasi di Negara karena menyamarkan arti telah terjadi berbagai penyimpangan. sangatlah Meski telah diadakan selama enam kali dengan kebutuhan di suatu negara. pada masa Soeharto, Pemilu sama sekali Kebijakan Politik Internal (dalam tidak negeri) mencerminkan nilai-nilai terkorelasi dikondisikan demokratis, hak suara yang begitu sama. A. Pelaksanaan Pemilu 1971 Masih oleh Pemilu yang di zaman orba telah mayoritas satu partai yang sebenarnya ditetapkan oleh SI MPR (yang sekarang dikontrol dan dikelola oleh Soeharto terkenal dengan sebutan TAP MPR) yang kekuasaannya didukung penuh oleh tahun 1967 yang menetapkan bahwa militer sedangkan untuk partai serta pemilu dilaksanakan pada tahun 1971 ini dukungan yang lain sangat minim. yang terjadi yang dominasi dimana untuk dimensi Orde baru juga dilatar belakangi pelaksanaannya akan berbeda dari pemilu oleh beberapa polemik internal negara pertama di zaman orde lama yaitu tahun dan berikut adalah Latar Belakang 1955. Pada pelaksanaan pemilu di tahun Lahirnya Orde Baru, yaitu: 1971 ini hanya berpihak kepada satu 1. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 parpol saja yaitu "GOLKAR" (Golongan September 1965. Karya). 2. Keadaan memburuk perekonomian dimana inflasi Di tahun 1971, GOLKAR semakin merupakan parpol yang dominan dan mencapai paling terbanyak jumlah suara di dalam 600%. pemilu tersebut. Maka dari itu, GOLKAR 3. Adanya TRITURA. selalu 4. Turunnya wibawa dan kekuasaan penyelenggaraan pemilu dari tahun 1977, presiden Sukarno. 1982, 1987 , 1992 hingga pada tahun 5. Dikeluarkannya SUPERSEMAR. 1997. menang tiap - tiap adanya B. Penyederhanaan Partai Politik KEHIDUPAN POLITIK MASA Penyederhanaan partai politik pun ORDE BARU DI INDONESIA menjadi 2 parpol dan 1 parpol murni Kebijakan Politik yang ada di Masa Orde (tidak melakukan penyederhanaan di Baru ditelaah menjadi 2 bentuk yaitu dalamnya sedikitpun). Parpol tersebut kebijakan politik dalam bentuk internal ialah : (dalam negeri) dan Kebijakan politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bentuk eksternal (luar negeri). Tentunya yang dimana merupakan suatu parpol di penyederhanaan dari Nahdlatul Ulama, dalam kebijakan-kebijakan ini Parmusi, Perti dan PSSI. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hal ini. Semua organisasi - organisasi yang dimana merupakan suatu parpol baik penyederhanaan dari Partai Nasional masyarakat dan pemerintahpun harus Indonesia (PNI), Partai Katolik, Partai berada di bawah kendali demokrasi Murba, IPKI dan Parkindo. pancasila. Selain ideologi yang ada di Partai murni yaitu Partai Golongan yang ada di dalam lapisan dalam demokrasi pancasila, organisasi organisasi itu akan dibubarkan dan Karya (GOLKAR) C. Adanya Dwifungsi ABRI pengurus - pengurus yang ada di dalam Dwifungsi ABRI merupakan peran ganda pun akan ditangkap dan dijerat ke dalam yang ada di dalam ABRI yang dimana pasal hukum dari undang - undang yang dengan berlaku di zaman orde baru. maksud sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan serta sebagai Kebijakan Politik Eksternal (Luar kekuatan sosial politik yang berlangsung Negeri) di Indonesia. Sebagai kekuatan sosial A. Indonesia bergabung kembali dengan politik yang berlangsung di Indonesia, PBB ABRI memiliki tugas sebagai pengarah Pada saat Indonesia menyatakan dirinya aktif di dalam peran pembangunan sosial. untuk keluar dari PBB pada tanggal 7 ABRI pun memiliki wakil di dalam MPR Agustus yang terisisihkan (terkucilkan) dalam kancah dikenal dengan Fraksi ABRI 1965, pergaulan terbilang kuat dan dominasi di zaman Indonesia mengalami masa - masa krisis orba ini. dalam politik dan ekonomi. Dengan Pedoman Penghayatan dan negeri. merasa sehingga kedudukan dan posisinya pun D. luar Indonesia Disini pula, adanya hasil sidang DPRGR, Indonesia Pengamalan Pancasila (P - 4) pun dinyatakan masuk dan bergabung Pedoman Penghayatan dan Pengamalan kembali ke dalam naungan keanggotan Pancasila (P - 4) atau yang disebut PBB pada 28 September 1966. dengan ini B. Terdapat Pemulihan korelasi diantara merupakan hal yang patut dan waib di negara - negara tetangga yaitu Malaysia pelajari oleh banyak lapisan - lapisan di dan Singapura akan tetapi mengalami dalam masyarakat dalam pemahaman pemutusan secara mendetail mengenai pancasila Tiongkok tentunya. Tidak hanya di dalam lapisan Pada tahun 1965, Indonesia dilanda masyarakat saja, akan tetapi pegawai konfrontasi negeri sipil pun wajib untuk paham akan Singapura. Di dalam pemulihan dengan Ekaprasetya Pancakarsa korelasi dengan dengan Negara Malaysia dan negara - negara tetangga ini, akhirnya menunjuk Kedutaan Kamboja di RRC. Adam Malik (utusan Indonesia )dengan (Team Dokumentasi Presiden RI, 2003: Tun Abdul Razak (utusan Malaysia) 125). menandatangani suatu perjanjian hitam di C. atas putih pada tanggal 11 Agustus 1966 Regional dan Internasional yang berlokasikan di ibukota Negara RI Upaya yang dilakukan oleh Indonesia yaitu Jakarta. Berbeda dengan Malaysia, demi memperluas hubungan diplomatik Penandatangan perjanjian hitam di atas regional dan internasional diantaranya putih oleh Singapura pun disentakkan ialah : dengan kemerdekaan Turut serta aktif dalam Pembentukan Singapura yaitu pada tanggal 2 Juni 1966. ASEAN pada 8 Agustus 1967 di Kondisi ini pun berbanding terbalik Bangkok dan Indonesia merupakan terhadap salah satu negara di Asia Timur salah satu negara pendiri yang memiliki sebutan dengan "Negara pembentukan ASEAN ini. pengakuan Tirai Bambu" ini. Ya, Negara Tiongkok. Pemutusan korelasi dengan Memperluas Hubungan Diplomatik untuk Mengirimkan kontingen - kontingen Negara Garuda dalam misi perdamaian dunia. Tiongkok ini pun terjadi disebabkan oleh Berperan aktif di dalam KTT Non RRC telah terbukti memberikan bantuan Blok. kepada G.30.S/PKI, baik dalam persiapan, Berperan pelaksanaannya maupun pada masa-masa aktif di dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam). sesudahnya. Diantara alasan lain yang dikemukakan oleh pemerintah adalah HUBUNGAN INTERNASIONAL bahwa tindakan-tindakan orang Cina INDONESIA DI MASA ORDE BARU terhadap gedung dan harta milik star Hubungan Internasional yang dilakukan Kedutaan Besar RI di Peking yang tidak oleh pemerintah di era orde baru dapat ditolerir oleh Indonesia, sebab star berdasarkan pada prinsip kepentingan kedutaan mempunyai hak imunitas dan nasional hak Meskipun dengan realistis dan fakta bahwa kita pemutusan korelasi ini mulai berlangsung berada dalam dunia internasional yang pada 1 Oktober 1967 tetapi Kedutaan nantinya kita akan menciptakan revolusi Besar Indonesia di Peking baru akan Indonesia ditutup secara resmi pada tanggal 30 menciptakan tatanan masyarakat dunia Oktober baru. Dengan prinsip tersebut maka ekstra-teritorial. 1967. Untuk mewakili kepentingannya di Cina, peme- rintah Indonesia yang telah sekaligus mencetuskan diperhitungkan berpartisipasi gaya politik internasional baru yaitu good mendapatkan pinjaman dari negara barat neigborhood policy dimana Indonesia dan berusaha untuk menjalankan relasi baik belanja berimbang. Langkah utama yang dengan negara lain. Pertama kali yang dilakukan adalah masuk kembali ke IMF dilakukan saat itu oleh pemerintah adalah tahun 1967 dan membentuk ICGI atau masuknya kembali Indonesia ke PBB Inter-Governmental Group on Indonesia pada setelah bersama dengan Amerika, Australia, pengumuman Soeharto tentang kerjasama Belanda, Inggris dan negara-negara blok dengan PBB pada 19 September 1966. barat Indonesia berusaha lebih dekat dengan beranggotakan World Bank, ADB, dan barat IMF sendiri. Hingga tahun 1970, hutang 28 September secara 1966 politis dan ekonomi, menggunakan lainnya, bahkan ICGI terbuka, program pelunasan hutang dan US$ 1,04 milyar. berbagai kerja sama ekonomi tahun 1966 Revolusi sampai 1967 demi memperbaiki namanya pemerintah untuk menaikkan jumlah setelah dianggap lebih dekat dengan hasil pertanian juga menjadi lahan kerja negara kembali sama internasional, khususnya dalam lewat industri. Para investor berlomba-lomba perundingan Bangkok yang hasilnya untuk memproduksi pupuk kimia dan ditandatangani 11 Agustus 1966 di pestisida dengan membayar murah upah Jakarta, hubungan buruh di Indonesia. Seluruh dana hutang diplomatik dengan RRC dengan tuduhan yang diterima Indonesia saat itu menjadi keterlibatannya dengan G30S/PKI dan dana pembangunan untuk membangun mengeluarkan berbagai peraturan baru infrastruktur negara Indonesia. Secara lewat Ketetapan MPR salah satunya politis, Indonesia pernah menjadi anggota adalah TAP MPR No. IV/MPR/1973 tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada yang membahas mengenai kerjasama di 1973-1974 dan 1995-1996. Indonesia ASEAN rasa juga pernah menjadi tuan rumah KTT persahabatan dengan negara tetangga GNB ke-110 termasuk menjadi ketuanya yang Deklarasi di Jakarta dan Bogor pada 1 dan 7 Pembentukan ASEAN pada 8 Agustus September 1992 dengan hasilnya berupa 1967. Fransiscus Xaverius Seda, yang “Kesepakatan Jakarta”. saat menteri Dalam hal militer, Indonesia berperan keuangan di awal orde baru, berusaha sebagai negara damai, terbukti dalam hubungan dengan Pembekuan serta menumbuhkan menjadi itu Malaysia menjabat awal sebagai Hijau telah juga Indonesia menjalin ICGI anggaran misalnya dalam kebijakan politik pintu sosialis, ke model yang mencapai dilakukan pidato Soeharto pada Sidang Umum ke- salah satu pilot TNI, Joko Purwoko 47 PBB pada 24 September 1992 yang membocorkan informasi bahwa Ia dilatih berisi pesan damai baik negara selatan menerbangkan pesawat di Israel yang maupun utara agar segera melakukan ditulis dalam buku otobiografinya yang kerja sama, melakukan pembangunan dan berjudul berusaha membuat ikatan organisasi yang meskipun Ia sadar bahwa Israel adalah demokratis. Meskipun begitu, di masa musuh Indonesia. Indonesia juga pernah awal sama terlibat konflik sengketa yang pernah “ganasnya” dengan masa orde lama, terjadi dalam Insiden Blok Ambalat di terbukti dengan serangan-serangan yang tahun 1967 dengan Malaysia yang hingga dilakukan. Serangan yang paling dikenal hari ini masih dipertanyakan hasilnya. adalah usaha invasi ke Timor-Timur yang Dan yang terakhir adalah Peristiwa disebut sebagai Operasi Seroja tahun Malapetaka 15 Januari 1974 atau Malari. 1976. Serangan ini didukung penuh Insiden tersebut dilakukan mahasiswa di Amerika Indonesia orde baru, dengan Indonesia berbagai bantuan “Menari diatas dengan Langit” berdemonstrasi alutista kepada Indonesia dengan alasan membawa pesan “Tritura baru 1974” memberantas yang dengan menolak permodalan asing yang dijalankan Fretilin. Namun kerja sama ini di saat bersamaan PM Jepang, Tanaka berakhir dengan embargo oleh Amerika Kakuei akibat tujuan Indonesia yang semakin insiden ini berbagai tuduhan saling tidak jelas sehingga pelatihan perwira di dilayangkan antara pemerintahan pusat IMET dengan kalangan TNI AD. dan komunisme pemberian berbagai sedang berkunjung. Dalam sumbangan senjata dihentikan setelah Amerika menyadari Uni Soviet telah KESIMPULAN runtuh, komunisme telah lenyap, dan Masa Orde Baru merupakan masa yang Kopassus justru memberikan banyak berlangsung dari zaman Soeharto pada masalah di Timtim seperti contohnya rentang tahun 1968 – 1998. adalah Pembantaian Santa Cruz. Lahirmya masa Orde Baru pun memiliki Memang banyak sekali hal-hal yang latar ganjil dalam hubungan internasional Terjadinya Indonesia dimasa orde baru, misalnya September 1965, Keadaan perekonomian adalah pembelian 30 unit pesawat tempur semakin Skyhawk dari Israel dalam transaksi mencapai 600%, Adanya TRITURA, rahasia yaitu Operasi Alpha. Bahkan Turunnya belakang yang peristiwa memburuk wibawa diantaranya Gerakan dimana dan : 30 inflasi kekuasaan presiden Sukarno, Dikeluarkannya SUPERSEMAR. Selain itu juga, di dalam Masa Orde Baru ini pun juga terdapat kebijakan – kebijakan politik baik itu dari internal maupun eksternal. Hubungan diplomatik yang disalurkan pada Masa Orde Baru pun mulai menemukan penyelesaian titik terang untuk diplomatik dengan Malaysia dan Singapura. Selain itu, terdapat juga menimbulkan hal – permasalahan hal yang baru di dalamnya yang dimana di Masa Orde Baru ini pun terkenal dengan adanya pemutusan korelasi dengan Tiongkok yang dianggap bahwa Tiongkok ini pun membantu para komunis di dalamnya. DAFTAR PUSTAKA Leifer, M., 1986. Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: Gramedia. Manajemen Konten. 2019. Perkembangan Kehidupan Politik dan Ekonomi Pada Masa Orde Baru. https://greatedu.co.id/greatpedia/per kembangan-kehidupan-politik-danekonomi-pada-masa-orde-baru (diakses pada 23 November 2020) Marpaung, Friska. 2020. Masa Orde Baru Pada Perkembangan Kehidupan Ekonomi dan Politik Bangsa Indonesia. https://www.kompasiana.com/friska marpaung1571/5e75be55d541df080 54c5413/masa-orde-baru-padaperkembangan-kehidupan-ekonomidan-politik-bangsa-indonesia (diakses pada 23 November 2020) Permana, Hendra. 2018. Orde Baru. Pontianak : Derwati Press. Prabowo, Gama. 2020. Kondisi Politik Orde Baru. https://www.kompas.com/skola/read /2020/11/01/151016869/kondisipolitik-masa-orde-baru?page=all (diakses pada 23 November 2020) Roy, S.L. 1991. Diplomasi. Jakarta: Rajawali Press. Sabir, Mohammad. 1987. Politik Bebas Aktif. Jakarta: Haji Masagung Team Dokumentasi Presiden RI. 2003. Jejak Langkah Pak Harto 01 Oktober 1965–27 Maret 1968. Jakarta: PT Citra Kharisma Bunda. Wuryandari, G. 2008. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Domestik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. View publication stats
