Download PER Methodology – Harry Masyrafah

CA
PP
A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
Pengenalan Methodology Analisa Belanja Publik
Pengelolaan Sumber Daya Keuangan Aceh yang Lebih Baik
PE
Harry Masyrafah
Banda Aceh, 16 Oktober 2012
Teori Ekonomi Publik dan Keuangan Publik
Analisa Belanja Publik
Efisiensi dan Efektitas Belanja Publik
Analisis Penerimaan
Analisis Pengeluaran
PE
•
•
•
•
•
CA
PP
Agenda Diskusi
(theory)
CA
PP
Publik Sektor Ekonomi;
PE
• Mercantilist ; pemerintah mempromosikan
perdagangan dan industri (via kolonisasi)
• Adam Smith –invisible hand ; efisiensi
pasar;penyediaan barang dan jasa ditentukan
oleh pasar. Pasar akan mengeliminir
inefisiensi.
• Kegagalan pasar; asimetris informasi dan
koordinasi pasar, macro-disequlibrium.
(Stiglitz)
CA
PP
Peran dari Pemerintah Modern;
PE
• Market efisiensi dan pertumbuhan makro yang solid;
menggunalan regulasi, pajak, penyediaan layanan
publik.
• Menggunakan instrument kebijakan publik untuk
meningkatkan kesamaan (equity) dan melindungi
yang kelompok masyarakat yang rentan.
• Perlu diperhatikan; ideologi politik dan ekonomi dari
pemerintah, termasuk ukuran pemerintah dan
kegagalannya sebagai pemeritah.
Teori Keuangan Publik (Pemerintah)
CA
PP
Beberapa catatan penting
PE
• Fungsi Pemerintah; alokasi, distribusi dan stabilisasi
(Musgrave)
• Pendapatan Pemerintah dibutuhkan untuk; membiayai
pelayanan masyarakat, redistribusi pendapatan dan
meregulasi keseimbangan makro.
• Meningkatkan pendapatan memerlukan biaya; adanya efek
disinsentive dan biaya administrasi dalam memungut pajak.
• Pengambilan pajak terhadap objek yang inelastis. Misalnya
pajak dikenakan terhadap konsumsi daripada pajak
penghasilan atau pembiayaan modal.
CA
PP
PE
Kenapa Analisis Belanja Publik Penting ?
CA
PP
Pertumbuhan porsi pemerintah; fenomena
setelah perang dunia ke II..
(In Percent of GDP)
70
Sw eden
60
50
40
France
Average
USA
30
PE
20
10
0
about 1870
Late 19th
Century
1913
1920
1937
Pre World Post World Pre World
War I
War I
War II
1960
1970
1990
Post World War II
1996
80
70
60
50
40
30
20
10
0
`98
CA
PP
Sepuluh tahun desentralisasi belanja daerah dan
pusat hampir setara
`99
`00
`01
`02
`03
`04
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
Central (minus transfers, subsidies & int.
payments)
Sub-national
4.0
Sub-national spending to GDP
2.0
`05
`06
`07
`08
`09
`10
3.0
1.0
0.0
`11
PE
• Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK dan Dana Otsus) secara riil telah meningkat 5
kali lipat dibanding tahun 2000.
• Daerah kini mengelola sekitar setengah dari seluruh pengeluaran publik nasional
(dikurangi dana perimbangan, subsidi dan pembayaran hutang).
• Selama periode 2001-2011, belanja daerah meningkat dari 2,7% dari GDP di
tahun 2001 menjadi 7,2% dari GDP di tahun 2011.
Aceh’s Paradox 1;
PE
CA
PP
Aceh juga daerah termiskin ke-7 di Indonesia, (2010)
- Tingkat kemiskinan Aceh; 20.98%, sedangkan Nasional 13,3%.
- Ranking IPM Aceh; 18 dari 33 provinsi
PE
CA
PP
HUBUNGAN YANG SANGAT LEMAH ANTARA BELANJA
PEMERINTAH TERHADAP KELUARAN KELUARAN SOSIAL
CA
PP
“Komposisi dan level dari pengeluaran publik harus dapat
membiayai kombinasi barang dan jasa yang diperlukan
pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik yang
memaksimalkan kesejahteraan sosial”
PE
Sanjay Pradhan (The World Bank, 1996)
11
CA
PP
Prinsip dasar belanja publik ;
• Equity: Apakah sumber daya di alokasikan secara fair – merata ?
– Pendapatan dan pengeluaran per kapita secara geografis (Belanja Pemerintah)
– Apakah belanja program-program tertentu sudah dapat mengakomodir
kelompok-kelompok marginal ?
• Efficiency: Apakah sumber daya di belanjakan ? Apakah di belanjakan
dalam input yang tepat dan program yang tepat atau mekanisme yang
tepat ?
PE
– Anggaran Vs Realisasi.
– Mekanisme berbeda dalam belanja, adakah yang lebih efektif ?
– Spending mix; e.g. Perbekalan obat-obatan, jumlah tempat tidur, jumlah
dokter.
• Effectiveness: Apakah dana dibelanjakan yang dibelanjakan telah tepat
untuk mencapai target pembangunan tertentu ?
PE
CA
PP
Beberapa metode dalam menilai efektivitas
belanja publik;
% Health Spending
14
12
10
8
6
4
2
0
13.6
34.6
28.7
18.2
6.9
5.9
4.3
3.8
0.73
3.3
3.8
Indonesia 2006
(budget)
Philippines
Thailand
Malaysia
Total health expenditure as % GDP
General government health expenditure as % total government expenditure
Infant Mortality Rate (per 1000 live births)
Source: Indonesia PER 2007
35
30
25
20
15
10.2
0.94
PE
Indonesia 2004
3.2
40
10
5
0
Infant Mortality Rate
16
CA
PP
Efficiency analysis : “Basic” benchmarking (I)
CA
PP
Efisiensi sektoral; konsep dasar penilaian;
• Penilaian dari efisiensi pada umumnya
memerlukan;
– (i) informasi thd biaya inputs dan biaya yang
ditimbulkan;
– (ii) estimasi terhadap output atau benefit; and
– (iii) sebuah perbandingan (standard)
• Pertanyaan kunci;
PE
– Apakah output yang sama dapat dicapai dengan
input yang lebih kecil ?
– Atau; output yang lebih besar dengan input yang
sama ?
CA
PP
Efficiency analysis: Best-practice frontier
3
2.5
B
2
1.5
D
A
1
E
0.5
PE
Product item
F
C
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Input item
1
1.2
1.4
CA
PP
Sectoral efficiency analysis: basic concepts
Overall
efficiency
Health Expenditure
(examples)
Hospital beds
Physicians/health workers
Immunizations
Doctors’ consultations
In-patient admissions
Lengths of stay
Bed occupancy rate
PE
Public health expenditure
Private health expenditure
Real Health Resources
Cost
effectiveness
Health Outcomes
Health adjusted life
expectancy
Standardized death rate
Infant mortality rate
Child mortality rate
Maternal mortality rate
Incidence of tuberculosis
System
efficiency
CA
PP
Analisis Efisiensi Alokasi
1. Apakah alokasi anggaran untuk pengeluaran publik telah
memadai dan efisien berdasarkan kebutuhan daerah?
PE
 pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pembangunan
daerah.
18
PE
CA
PP
2. Apakah alokasi anggaran antar sektor (intra-sectoral budget allocation)
telah efisien?
 pendidikan, kesehatan, infrastruktur, administrasi pemerintahan
PE
CA
PP
3. Apakah alokasi anggaran dalam sektor itu sendiri (inter-sectoral budget
allocation) telah efisien?
 biaya gaji, barang dan jasa, modal
 alokasi untuk program, subprogram, kegiatan
CA
PP
Penganggaran berbasis OUTCOMES
Beberapa pertanyaan utamanya adalah:
1. Apakah intervensi yang dilakukan Pemda telah
mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari daerah serta
masyarakat yang ada?
PE
2. Apakah ada prinsip Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
(Medium Term Expenditure Framework) yang diterapkan
dalam perencanaan dan penganggaran di daerah? Secara
umum aspek yang dianalisa akan mengacu kepada
input, output dan outcome dari anggaran atau belanja
daerah.
21
CA
PP
Analisis Penerimaan;
• Resource yang terbatas.
• Desentralisasi fiskal, stabilitas, hutang
negara, bantuan/hibah.
PE
• Reformasi pajak, kebijakan penerimaan, sistem
perpajakan, dsb.
CA
PP
Jenis Analisis Penerimaan;
• Besaran relative dari penerimaan;
– Besaran dari % GDP, Perkapita, (Nominal dan Riil) total dari satu daerah.
• Struktur dari penerimaan;
– Ketergantungan pemerintah terhadap suatu sumber penerimaan.
 Tax (central & sub national)
 Non-tax (natural resources, earnings from SOEs, grants)
• Trend and proyeksi
– Medium Term Fiscal Framework, Berapa dana yang sebenarnya dibutuhkan
dalam mencapai objective tertentu ? Adakah sumber pendapatan
laternative ? Bagaiamana budget akan dibelanjakan dimasa mendatang ?
PE
• Benchmarking
– Bagaimana kondisi sebuah daerah dibandingkan dengan daerah
lainnya, yang kira-kira memiliki karakteristik yang sama atau di dalam suatu
negara.
– Performance tiap-tiap daerah.
Fiscal Laziness…
PE
CA
PP
reformasi pajak; sumber PAD baru
CA
PP
Karakteristik pajak ; Negara maju dan berkembang
Tax Revenue as a Percentage of GDP by GDP/Capita Category, 1999-2010
35%
30%
25%
20%
23.2%
22.5%
18.3%
PE
15%
29.4%
10%
5%
0%
Low
$0 - $4999
Middle
$5000 - $19999
High
$20000 +
Total
CA
PP
Belanja publik; beberapa prinsip dasar
PE
– Belanja Publik akan kurang efisien jika
melemahkan pengeluaran swasta. e.g.
monopoli, BUMN sektor tertentu.
– Pengeluaran publik hendaknya mengintervensi
barang atau jasa yang tidak dihasilkan oleh pasar
secara baik, dan harus yang mendukung
pertumbuhan.
– Equity dapat juga dilakukan dengan menargetkan
grup tertentu (marginal) tetapi dengan
mekanisme dan sistem yang baik, dlm kurun
waktu tertentu.
CA
PP
Penilaian terhadap efisiensi belanja secara
umum akan mencakup;
Review terhadap belanja publik dasar;
• Klasifikasi fungsi;
– Pendidkan, kesehatan, infrastruktur, etc
• Klasifikasi ekonomi;
– Gaji personnel atau non gaji.
– Belanja rutin atau belanja investasi.
• Inputs, programs;
– Pendidkan: Guru, buku pelajaran, etc
– Kesehatan; jumlah perawat, program preventive, etc.
PE
• Pemerintah Pusat atau Pemda atau Kementrian.
• Anggaran dan Realisasi, perkapita
• Porsi belanja swasta, NGO atau donor.
90
District
Province
Central
80
70
60
47
50
40
40
30
9
4
20
9
15
28
32
9
PE
Trillion Rp.
CA
PP
Siapa yang melakukan belanja; dan ke sektor
apa ?
23
10
4
11
9
0
Education
Gov.Apparatus Infrastructure
and Superv.
Defense and
Security
Health
5
2
5
Agriculture
50.0
CA
PP
Belanja Pegawai; any ideas ?
46.5
46.3
44.0
43.5
40.7
39.8
40.0
32.0
%
30.0
20.0
18.4
9.8
10.0
29.6
27.6
22.9
19.2
19.2
10.6
22.5
19.2
21.0
11.7
9.8
23.2
20.7
12.2
9.8
PE
Dalam Jutaan Rupiah
0.0
2007
B. Pegawai
2008
B. Modal
2009
2010
B. Barang&Jasa
2011
B. Lainnya
2012
Proporsi terbesar belanja
daerah adalah belanja
pegawai, dengan proporsi
diatas 40% dan terus
meningkat hingga tahun
2011, baru tahun 2012
belanja pegawai mengalami
penurunan secara proporsi
terhadap belanja total.
Proporsi belanja modal
mengalami peningkatan di
tahun 2011 dan
2012, dimana belanja modal
mempunyai proporsi diatas
20%
Data berdasarkan Perda APBD
* Data Konsolidasi non reciprocal account
29
CA
PP
Catatan tentang data
• Analisis Belanja Publik adalah data driven
• Data terkadang problematic;
• Beberapa sumber data; yang berbeda dengan berbagai
kekuatan dan kelemahan.
• Data-data ini bisa tidak kompatibel ataupun komparable.
• “What you see is not necessary what you get”
Sehingga;
PE
• Gali lebih dalam dan konsultasi yang intens dengan pakar.
• Pemahaman yang dalam terhadap data dan deskripsi data.
• Konsistensi.
CA
PP
PE
TERIMA KASIH
CA
PP
Siklus
Pengelolaan Keuangan Publik
Expenditure Review
Dokumen
Perencanaan
Jangka
Menengah
dan Tahunan
Perencanaan
Alokasi Sumber
Daya
Anggaran Tahunan
(APBD):
(1) Pendapatan
(2) Belanja
(3) Pembiayaan
Kajian Pengeluaran Publik
(PEA)
Akuntabilitas
Manajemen
Liquiditas
Prosedur
Pengeluaran
Uang
PE
Sistem Audit
Post Event Review
Laporan dan
Neraca
Keuangan
Monitoring &
Controlling
Proses
Akunting
Penerimaan dan
Belanja
Diadaptasi dari Sumber : Integrated Financial Management. Michael Parry, International Management Consultants Limited.
Training Workshop on Government Budgeting in Developing Countries. THE UNITED NATIONS. December 1997
32
Monitor
Pengeluaran
CA
PP
Inter-sectoral and Intra-sectoral
expenditure allocation
PE
• limited public budget resources (because of
the shallow revenue base) in the supply side,
• the demand for public goods and services are
high (because of the spreading poverty).
CA
PP
expenditure allocation
• The need to develop local priorities is important due to the
following reasons :
PE
• prioritization is essential to ensure that the available resources are
well used;
• if the Local Government does not prioritize, the allocation of
expenditures will be determined in an ad hoc manner by the
fragmented priorities of others;
• prioritization is a political process, which needs to be informed by
and to interact with the national development strategy at the
broader level, and sound technical inputs and guidance are required
for budget decision-making.
CA
PP
Sectoral efficiency analysis: measuring efficiency
• Basic idea: measuring distance from the best-practice frontier
• Regression analysis
– Corrected ordinary least squares (COLS)
• Evans et al (2000), WHO (2000): Efficiency of national health systems
– Alternative: Greene (2004): Stochastic frontier analysis
• Nonparametric analysis:
– Free disposal hull analysis (FDH)
• Gupta and Verhoeven (2004) (Chapter 11): Efficiency of health and education
spending in 85 countries, 1984-95
PE
– Data envelopment analysis (DEA)
• Herrera and Pang (2005): Efficiency of health and education spending in 140
countries, 1996-2002
• Affonso and St. Aubyn (2004): Efficiency of health and education spending in OECD
countries
CA
PP
Tanpa Otsus; Ruang Fiscal Belanja Provinsi sangat
terbatas.
PE
Dengan Otsus, Belanja Pegawai hanya 16%
Tanpa Otsus, Belanja Pegawai hampir 50%
Tantangan Ruang Fiscal- Kab/Kota;
CA
PP
Belanja Personel, terhitung sebesar 70% tahun 2010.
PE
90% belanja di Sektor Pendidikan Kabupaten / Kota terserap untuk belanja pegawai
70% belanja di sektor Kesehatan, Kab/Kota juga untuk belanja pegawai.